Buku Pedoman SPO (Standar Prosedur Operasional) Keperawatan
Detail Zoom thumbs image

Buku Pedoman SPO (Standar Prosedur Operasional) Keperawatan

Pengiriman Dari :
Stok
12
Berat 950  gram
Kuantitas

Komentar Untuk Buku Pedoman SPO (Standar Prosedur Operasional) Keperawatan





Reputasi Produk Buku Pedoman SPO (Standar Prosedur Operasional) Keperawatan

Belum ada reputasi untuk produk ini

Deskripsi

“SPO (Standar Prosedur Operasional) Keperawatan ini di lapangan memang sangat dibutuhkan sebagai pedoman penyusunan SPO di masing-masing Fasyankes,” ungkap Ketua Umum PPNI, Harif Fadhillah dalam sambutannya pada Seminar.

Dijelaskannya, yang pertama disebut dengan Standar Profesi, yaitu dasar proses pembuatan dan pengesahannya ditetapkan oleh Organisasi Profesi (OP) dan disahkan oleh Menteri Kesehatan.

“Standar Profesi itu menurut Menkes ada dua yaitu Standar Kompetensi dan Kode Etik,” ucap Doktor Keperawatan ini.

Diuraikannya, untuk Standar Kode Etik itu seluruhnya diserahkan kewenangan dan otoritas dari Organisasi Profesi itu sendiri, baik itu pengkawalan, pengembangan, maupun pembinaannya, bahkan pemberian saksi dalam proses penegakannya oleh OP juga.

Sementara Standar Profesi yang kompenen keduanya adalah Standar Kompetensi, dimana standar yang dikembangkan oleh OP dan ditetapkan oleh SK DPP PPNI, kemudian disahkan oleh Menteri Kesehatan.

Adapun standar kedua diutarakannya adalah Standar Pelayanan, yaitu standar yang dikembangkan atau dibuat oleh Pemerintah, dimana berisi tentang acuan dalam rangka memberikan pelayanan.

“Jika dalam konteknya keperawatan maka disebut Standar Pelayanan Keperawatan, misalkan kalau konteknya Kedokteran maka disebut Standar Pelayanan Kedokteran,” ucap Harif Fadhillah.

“Yang isinya bagaimana mencapai kualitas standar dengan mengoptimalkan sumber- sumber yaitu 5M 1 E, itu isinya standar,” sambungnya.

Sedangkan standar ketiga dikatakannnya adalah Standar Prosedur Operasional (SPO), yaitu suatu acuan yang ada di dalam rangka praktik tenaga kesehatan di Fasyankes dan dibuat oleh Fasyankes.

Diingatkannya, bahwa PPNI punya pengalaman beberapa kasus yang menjadikannya sebagai latar belakang juga bagi DPP PPNI untuk mengembangkan pedoman SPO ini.

“Pernah terjadi adanya kasus tuntutan hukum kepada pihak Rumah Sakit, berdasarkan dari tuntutan hukum, dimana para Penyidik atau pihak Kepolisian tersebut meminta keterangan dari berbagai pihak yang terlibat termasuk Perawat di dalamnya,” jelasnya.

Salah satu contoh permasalahan tersebut diterangkannya, bahwa adanya kejadian mengenai pemasangan infus, kemudian terjadi ekstravasasi dan akhirnya menyebabkan tangan pasien terbakar. Kemudian kasusnya berlanjut ke proses hukum, pada saat Penegak Hukum mengajukan pertanyaan berkaitan tindakan yang dilakukan, apakah sudah ada atau mempunyai SPO nya.

Sehubungan hal tersebut, diungkapkannya bahwa yang ada SPO nya itu RS tersebut dan telah dikembangkannya. Selanjutnya apakah SPO itu, juga sesuai dengan SPO yang dikembangkan oleh Organisasi Propesi (PPNI), namun kenyataannya pada saat itu PPNI memang belum mengembangkan pedoman tersebut.

“Jadi dalam hal itu, kita tidak bisa menjawab pada saat itu, karena kita belum mengembangkan pedoman,” sebut Harif Fadhillah.

Menurutnya, salah satu kebutuhan pengembangan pedoman SPO ini adalah bagaimana untuk bisa memberikan panduan & acuan dari pada Fasyankes-Fasyankes untuk membuat SPO yang ada pada masing-masing Fasyankes.
.
.
Source: wartaperawat.com